|
Teori dan praktek |
(Post : Sejarah
Perubahan Administrasi Negara Ke Administrasi Publik ). Sejarah
tentang perubahan Ilmu Administrasi Negara masih terus berulang. Upaya
mendefinisikan diri Ilmu Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi
pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama.
Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan
banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi Negara sebagai
administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus Ilmu
Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi.
Menurut Dwiyanto (2007) lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi
lokus Ilmu Administrasi Negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga
pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional
menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga
non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik,
tetapi juga barang dan jasa privat.
Pratikno (2007) juga memberikan konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak
menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama
pelayanan publik, secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang
pembangunan ekonomi dan sosial, negara juga harus menegosiasikan kepentingannya
dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil
society (masyarakat sipil). Secara lebih tegas, Miftah Thoha (2007) bahkan mengatakan telah terjadi perubahan paradigma “
dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke
pasar (market). Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa
dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public). Fenomena menurunnya
peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle sebagai too much state, di mana negara pada
pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada
jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.
Dwiyanto (2007) menyebut
setidaknya ada empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi
peran negara, yaitu:
- Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang
membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua
tuntutan masyarakat;
- Globalisasi yang membutuhkan daya saing
yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui
debirokratisasi dan deregulasi;
- Tuntutan demokratisasi mendorong
semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk
dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya;
- Munculnya fenomena hybrid
organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.
Berbagai fenomena tersebut
menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun ilmuwan Ilmu Administrasi
Negara: Apakah masih relevan menjadikan pemerintah sebagai lokus studi Ilmu
Administrasi Negara?
Pemaparan di atas
menunjukkan bahwa kata "negara‟ dalam Ilmu Administrasi Negara menjadi
terlalu sempit dan kurang relevan lagi untuk mewadahi dinamika Ilmu
Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Utomo
(2007) menyebutkan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara
telah terjadi pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan
sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai
kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dengan
demikian istilah public administration tidak tepat lagi untuk
diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika
diterjemahkan menjadi administrasi publik. Sebab, makna kata ‟publik‟ di sini jauh lebih luas daripada
kata ‟negara‟ (Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu
Administrasi Negara UGM, 2007: x). Publik di sini menunjukkan keterlibatan
institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis maupun civil
society di dalam pengadministrasian pemerintahan.
Konsekuensi dari
perubahan makna public administration sebagai administrasi
publik di sini adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari
yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada
organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi
non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal
penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun
bidang-bidang pembangunan yang lain. (Post : Sejarah Perubahan
Administrasi Negara Ke Administrasi Publik ).
Rujukan :
- Ilmu
administrasi negara, suatu bacaan pengantar, 1986. Jakarta: PT gramedia.
Hal :3-12
- Etika
Administrasi Negara,1980. Rajawali, hal 121-122.
Literatur :
- Darwin,
M.M. 2007. "Revitalisasi Nasionalisme Madani dan Penguatan Negara di Era
Demokrasi‟, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Dunn,
W.N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall.
- Dwiyanto,
A. 2007. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke
Governance‟, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik.
Yogyakarta: GadjahMada University Press.
Oooooooooooooooooooooo# repost by Ruli #ooooooooooooooooooooO
Sumber/source : http://id.wikipedia.org
Rulianto Sjahputra
Isi dari artikel adalah hasil penyuntingan dan penterjemahan dari artikel yang sudah ada di dunia maya dan di media, Kami hanya ingin mendedikasikan blog ini untuk penyebarluasan ilmu yang semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sesungguhnya semua ilmu adalah milik Allah S.W.T., dan kita tinggal berharap akan keberkahan dari-Nya.
Follow: | Google+ | Facebook |
Blogger
Google+
Facebook
Twitter