Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/ atau Penjualan BUMN, Deregulasi/ atau Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/ atau MNC.
|
Memahami dan Mewaspadai Bahaya Neo Liberalisme |
Tudingan terhadap beberapa tokoh nasional yang menggiring Indonesia
kedalam ketidakberdayaan situasi politik dan ekonomi terhadap tekanan Negara atau
lembaga luar diarahkan kepada tokoh-tokoh yangmenganut faham neo liberalism. Saat
ini ramai diberitakan bahwa Capres “ini” atau Cawapres “itu” adalah
Neoliberalis atau Antek Asing sementara pihak yang tertuduh atau simpatisannya
membelanya. Istilah “Neoliberalis” jadi populer sekarang.
Tapi masih banyak orang yang tidak tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh
karena itu postingan artikel ini akan mencoba menjelaskannya sesederhana
mungkin sehingga orang awam bisa memahaminya.
Pengertian
Neo Liberalisme
Neoliberalisme
bukanlah sebuah produk yang benar-benar baru, tetapi dia adalah sebuah proses
revisi terhadap sistem ekonomi sebelumnya tanpa menghilangkan kerja dasar dari
sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi liberal, bahkan sistem ekonomi Keynesian.
Sistem ekonomi liberalnya Adam Smith, lalu sistem “penyelamat kapitalisme
awal” Keynesian serta yang teranyar yaitu sistem ekonomi neoliberal
adalah sama-sama sebuah sistem yang menempatkan sistem produksi yang
menempatkan adanya kaum yang mempunyai modal dan kaum yang hanya bekerja di
dalam proses produksi.
Neoliberalisme
sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah
menguasai sistem perekonomian dunia. Seperti kita ketahui bersama, paham
liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya The
Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi
negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa
kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930. Sistem
ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami
kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu.
Menolak
Campur Tangan Pemerintah
Neoliberalisme yang juga
dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik
yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi
domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang
sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan
luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar
negeri melalui cara-cara atau mekanisme yang bersifat politis,
menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan
pasar merujuk pada perdagangan bebas.
Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis
Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/ atau Penjualan BUMN,
Deregulasi/ atau Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran
negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan
sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan
Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara
berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/ atau MNC.
Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali
kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” untuk
menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus
mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara
Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun
dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan
100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha
yang ada.
Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45
pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan
Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti
Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan
harga yang terjangkau.
Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan
Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik
bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air
milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat
keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.
|
Neo liberalisme menghancurkan negara lain sebagai sapi perahan |
Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization).
Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme.
Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank,
dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang
(misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004
dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program
Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai
Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai
negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU
Migas).
Mari kita bahas satu per satu agenda utama Neoliberalisme.
|
Efek faham neo liberalisme di negara berkembang |
Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Neoliberalis menghendaki negara tidak berbisnis meski bisnis tersebut
menyangkut kekayaan alam negara dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang
banyak. Oleh karena itu semua BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak
swasta. Karena swasta Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang membelinya
adalah pihak asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke perusahaan asing
seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan dari Temasek (BUMN
Singapura).
PAM (Perusahaan Air Minum) yang dibeli pihak asing sehingga jadi Palyja
(Lyonnaise, Perancis) dan TPJ (Thames PAM Jaya yang kemudian dibeli oleh
AETRA). Privatisasi ini akhirnya menyebabkan tarif PAM naik berkali-kali hingga
sekarang 1 m3 jadi sekitar Rp 7.000.
Yang berbahaya adalah ketika perusahaan swasta/asing itu bergerak di
bidang pertambangan seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, dan sebagainya,
sehingga kekayaan alam Indonesia bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia
justru masuk ke kantong asing. Inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia.
Menurut PENA, Rp 2.000 trilyun setiap tahun dari hasil kekayaan alam Indonesia
masuk ke tangan asing. Padahal APBN kita saat itu hanya sekitar Rp 1.000
trilyun sementara hutang luar negeri Rp 1.600 trilyun.
Sebagai contoh, Freeport yang menguasai lahan tambang di Papua di mana
satu gunung Grassberg saja punya deposit emas sebanyak US$ 50 milyar (Rp 500
trilyun), ternyata hanya memberi royalti ke Indonesia 1% saja! Jadi kalau
Freeport dapat Rp 495 trilyun, Indonesia cuma dapat Rp 5 trilyun. Bagaimana Indonesia
bisa kaya?
Neoliberalisme secara umum berkaitan
dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel
pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan
berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi
pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme),
dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi
korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi
kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif
lainnya.
Neoliberalisme bertolak belakang
dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara
domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme,
tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk
membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil
dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang
seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.
Referensi
:
Dari berbagai sumber.
Memahami dan Mewaspadai Bahaya Neo Liberalisme, repost by rulianto sjahputra.
Print
PDF
Rulianto Sjahputra
Isi dari artikel adalah hasil penyuntingan dan penterjemahan dari artikel yang sudah ada di dunia maya dan di media, Kami hanya ingin mendedikasikan blog ini untuk penyebarluasan ilmu yang semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sesungguhnya semua ilmu adalah milik Allah S.W.T., dan kita tinggal berharap akan keberkahan dari-Nya.
Follow: | Google+ | Facebook |
Blogger
Google+
Facebook
Twitter