SPIP : Menghidupkan Sistem Dengan Sistem

Di instansi pemerintah pun pada dasarnya masih ada beberapa gelintir pimpinan yang mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan tugas. Mereka adalah orang-orang yang berkinerja tinggi, punya komitmen, profesional, berintegritas, inovatif, visioner dan tidak pernah mengaitkan pekerjaan dengan insentif-insentif financial.

Menghidupkan Sistem Dengan Sistem

Sistem yang menghidupkan sistem? Ide tulisan ini muncul setelah diskusi sebelumnya tentang sistem vs individu diperdebatkan di warung kopi pemda. Selama ini diskusi tentang pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik selalu bermuara pada ending: tergantung individu. Seorang kawan mencoba membalik pernyataan bahwa sistem yang kuat hanya akan lahir dari individu yang berdedikasi. Bahkan beberapa teori pun menyatakan bahwa sekuat apa pun sistem dibangun kalau manusiannya tidak beres ya tidak ada gunanya.

Tapi, dari diskusi tersebut kami justru ingin mengembalikan sistem kepada fitrahnya kembali. Maksudnya, kalimat ‘tergantung individu’ sebenarnya memunculkan celah untuk membangun sebuah sistem yang melahirkan individu-individu yang bisa diandalkan untuk membangun sistem dan menjalankan sebuah sistem.

Apa maksudnya nih?

Mari kita bahas pelan-pelan. Tapi sebelumnya, ada satu pertanyaan. Yakinkah saudara sekalian bahwa sistem pemerintahan kita sudah dibangun dengan memperhatikan seluruh unsur pengendalian yang bisa mencegah seseorang melakukan kecurangan, korupsi, kolusi dan konco-konconya? Dan percayakah bahwa semua hal yang terjadi disebabkan karena lemahnya pengendalian?

Penekanan Sistem Pada Pembinaan SDM Aparatur

Pembahasan kami tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berikut memberikan sebuah titik terang akan jawaban bahwa untuk membangun pemerintahan yang kuat perlu dibangun sistem yang bisa menghidupkan sistem. SPIP sebenarnya adalah sebuah sejarah panjang hingga mewujud seperti saat ini. Sebelum muncul SPIP kita mengenal adanya pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem-sistem yang dibangun sebelumnya hanya menyentuh aspek hard control atau perangkat kerasnya saja. Lihat saja, komponen dari SPM adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan dan reviu intern. Seluruhnya adalah benda mati yang jika tidak dilaksanakan oleh individu-individu dalam organisasi tidak akan berjalan. Makanya, kalau kemudian suatu instansi pemerintah sudah mempunyai seperangkat peraturan, protap, SOP dan sebagainya tapi tidak berjalan yang disalahkan kemudian adalah manusianya. Siapa lagi.. ya karena manusianya lah yang menjalankan sistem tersebut. Untuk mem-back up atau mendorong supaya manusia-manusia ini bergerak menjalankan sistem yang telah terpasang tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan sistem yang ada.

Sistem pengendalian Intern Pemerintah yang digagas berdasarkan PP 60 tahun 2008 mencoba mengintegrasikan antara perangkat keras organisasi berupa peraturan dan lain-lain dengan faktor manusia (perangkat lunak) dalam sebuah sistem yang utuh. Pembangunan lingkungan pengendalian tidak bisa mengandalkan harapan, himbauan, dan cita-cita terhadap sosok-sosok tertentu, khususnya pimpinan yang menjadi tone of the top. Yang perlu dibangun adalah bagaimana membangun sistem yang bisa melahirkan sosok pimpinan yang digadang-gadang bisa membawa organisasi mencapai tujuannya.

Sesekali coba perhatikan para aktivis kampus ataupun aktivis dakwah yang mempunyai karakter tersendiri. Bagaimana mereka bisa seperti itu?

Mereka tidak lahir begitu saja. Mereka adalah hasil didikan dari sebuah organisasi yang mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan tujuan bersama. Didikan itu bernama kelompok diskusi bagi para aktivis kampus dan halaqah bagi para aktivis dakwah. Setiap minggu atau bahkan lebih sering mereka dipertemukan dan dibina oleh senior yang dianggap mempunyai pemahaman lebih terhadap garis perjuangan atau garis dakwah. Mereka pun mempunyai ‘kurikulum’ tersendiri sehingga kader-kader dakwah sebagaimana yang diharapkan. Mereka-mereka ini lah yang ketika telah ‘tercelup’ kurikulum ini akan mempunyai loyalitas yang luar biasa terhadap organisasi. Mereka sanggup meluangkan waktu, tenaga dan fikiran demi kepentingan bersama. Bahkan, mereka berani menunjukkan ‘perbedaan’ mereka sebagai karakter yang merupakan cerminan dari organisasi. Mereka juga sanggup mengeluarkan rupiah untuk mendanai kegiatan organisasi.

Di instansi pemerintah pun pada dasarnya masih ada beberapa gelintir pimpinan yang mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan tugas. Mereka adalah orang-orang yang berkinerja tinggi, punya komitmen, profesional, berintegritas, inovatif, visioner dan tidak pernah mengaitkan pekerjaan dengan insentif-insentif financial. Mereka menyadari sepenuhnya tanggung jawab tugas yang mereka terima. Apa yang membuat mereka mampu mempertahankan idealisme sementara yang lain tidak? Inilah yang sering kemudian membuat orang kemudian menyimpulkan ‘tergantung masing-masing individu’. Atau kalau menurut salah seorang kawan ‘back to our self’. Kalau jawaban seperti ini yang muncul..berakhirlah diskusi.

Analogi aktivis dakwah dan aktivis kampus di atas adalah jawaban bahwa individu-individu yang berintegritas, profesional dan seperangkat atribut baiknya itu dilahirkan oleh sebuah sistem bukan lahir dari sebuah ucapan ‘sim salabim’. Pertanyaannya kemudian: bagaimana membuat individu-individu di lingkungan instansi pemerintah mempunyai karakter sebagaimana aktivis kampus dan aktivis dakwah yang rela mengorbankan, harta, jiwa dan raga untuk perbaikan pelayanan publik? Bagaimana melahirkan sosok pimpinan seperti di atas? Bagaimana SPIP menjadi alat untuk melahirkan sosok-sosok idaman?

Tahapan Penerapan SPIP

SPIP sesungguhnya adalah sistem yang dibangun untuk menghidupkan sistem-sistem yang sudah terbangun dalam organisasi.

Strategi penerapan SPIP terdiri dari beberapa tahap. Dari sosialisasi, pemetaan, internalisasi hingga pemantauan atas penerapan SPIP. Pada tahap pembangunan infrastruktur SPIP belum dianggap hidup jika belum ada proses internalisasi. Di satu sisi internalisasi pun tidak bisa kalau hanya sekedar himbauan secara lisan tapi harus ada sebuah mekanisme yang membuatnya berjalan. Dalam hal penegakan etika dan kode etik, misalnya, instansi pemerintah belum dianggap menerapkan SPIP secara sempurnya jika dan hanya jika yang dilakukan adalah menetapkan aturan perilaku saja. Aturan perilaku itu pun tidak bisa sekenanya, maksudnya hanya berbaju peraturan namun secara substansi tidak cukup detail untuk menjadi pedoman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Saat ini pun sudah banyak sekali instansi pemerintah yang mempunyai aturan perilaku. Bahkan tak jarang gubernur/bupati ‘mengupacarakan’ penandangan pakta integritas. Hasilnya? Dokumen-dokumen/peraturan-peraturan tersebut hanya menjadi sebuah formalitas.

Salah satu upaya yang ditempuh, sejalan dengan penerapan birokrasi, Direktorat jendral pajak tidak hanya mengeluarkan kode etik tetapi juga pedoman pelaksanaan yang memberikan contoh perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai secara konkrit. Inilah salah satu point yang dibahas dalam pedoman tersebut: E adalah Pegawai Tugas Belajar. Selama masa pendidikan, E memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja sebagai “konsultan pajak” dan menerima imbalan dari WP atas kegiatannya tersebut. Dalam kasus ini E telah melanggar Kode Etik, baik karena kegiatan yang dilakukannya maupun karena menerima imbalan dari WP. Atau larangan terhadap hal-hal yang mungkin dianggap biasa berikut: B adalah pelaksana pada KPDJP yang sedang melanjutkan kuliah Strata 1. Untuk menghemat pengeluaran pribadi, B menggandakan materi atau buku referensi kuliah dengan menggunakan mesin fotokopi kantor. Bayangkan jika yang dimuat dalam kode etik adalah hal-hal yang sangat umum seperti salah satu butir kode etik di sebuah pemerintah daerah berikut: tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah. Pada contoh kode etik yang ada di pemerintah daerah tersebut akan muncul banyak area abu-abu yang pastinya akan menyulitkan proses penegakannya.

Membangun sistem yang menghidupkan sistem pada dasarnya adalah membangun sebuah mekanisme yang dibingkai dalam sebuah sistem yang melekat kuat pada sebuah organisasi.

Menegakan Etika dan Integritas hanyalah satu contoh bagaimana menggerakkan sistem-sistem dalam sebuah organisasi dengan membangun manusianya. Membangun manusia itu sendiri dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dan bukan hanya sekerdar mengharapkan individu-individu untuk berubah tanpa sebuah arah yang jelas. Membangun sistem yang menghidupkan sistem pada dasarnya adalah membangun sebuah mekanisme yang dibingkai dalam sebuah sistem yang melekat kuat pada sebuah organisasi.

SPIP sesungguhnya adalah sistem yang dibangun untuk menghidupkan sistem-sistem yang sudah terbangun dalam organisasi. Penegakan integritas dan etika baru satu sub unsur dari lingkungan pengendalian yang hendak dicapai. Demikian pula harapan akan munculnya seorang pemimpin dan aparat yang profesional pun sesungguhnya bisa diwujudkan dengan membangun sistem yang memungkinkannya menjadi ada. Dalam sub unsur pengendalian SPIP yang perlu dibangun adalah komitment pada kompetensi dan kepemimpinan yang kondusif. Bagaimana caranya? Tunggu pembahasan kami berikutnya….

--------------------------------end.

Referensi : PP RI No. 60/2008 tentang SPIP, Diskusi Warung Kopi Pemda.

Kontributor : Nur Ana Sejati

SPIP : Menghidupkan Sistem Dengan Sistem, Editor & Repost by Rulianto Sjahputra.

Unknown

Add Comment

SPIP

Rabu, 16 April 2014

Print PDF

Rulianto Sjahputra
Isi dari artikel adalah hasil penyuntingan dan penterjemahan dari artikel yang sudah ada di dunia maya dan di media, Kami hanya ingin mendedikasikan blog ini untuk penyebarluasan ilmu yang semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sesungguhnya semua ilmu adalah milik Allah S.W.T., dan kita tinggal berharap akan keberkahan dari-Nya.
Follow: | Google+ | Facebook | Twitter